figh muamalah


MAKALAH
FIGH MUAMALAH
Tentang,
JUAL BELI




Oleh :
Musli Afrizona Rahmad
NIM 1006002012010

Dosen pembimbing :
Dra. Desmaniar, M.Pd


JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT (UMSB)
2011 M/1432 H

JUAL BELI

1. Pengertian
                               Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba dalam bahasa Arab terkadang  digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira' (beli). Dengan demikian, kata al-bai' berate jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.
Secara terminology, terdapat beberapa defenisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun subtansi dan tujuan masing-masing  defenisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefenisikan dengan:
" tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat".
Dalm defenisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui yang memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.
Disamping itu, harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan, karena benda-benda itu tidak bermaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual belikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.
Defenisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, syafi'iyah, dan Hanabilah Menurut mereka, jual beli adalah:
" saling menukar harta dalam bentuk pemidahan milik dan pemilikan".
Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata "milik dan pemilikan", karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus memiliki, seperti sewa-menyewa.s
Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan al-mal (harta), terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Akibat perbedaan ini, muncul pula hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang dikatakan al-mal adalah materi  dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda, menurut mereka, dapat diperjual belikan. Ulama Hanafiyah mengertikan al-mal dengan suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu manfaat hak-hak, menurut mereka, tidak boleh dijadikan obyek jual beli.
Pada masyarakat primitive jual beli dilansungkan dengan cara saling menukarkan harta dengan harta (al-muqayadhah), tidak dengan uang sebagai mana berlaku di zaman ini, karena masyarakat primitif belum mengenal adanya alat tukar seperti uang. Minsalnya, satu ikat kayu api ditukar dengan satu liter beras, atau satu tangakai kurma ditukar dengan satu tadan pisang, tergan tung kepada kebiasaan masyarakat primitif itu. Jual beli seperti ini dalam istilah fiqh disebut dengan al-muqayadhah. Setelah manusia mengenal nilai tukar (uang), jual beli al-muqayadhah mulai kehilangan tempat. Akan tetapi, dalam perkembangan dunia modrn dalam hubungan dagang, menurut fathi ad-Duraini, guru besar fiqh Universitas Damaskus, Syira, bentuk jual beli inilah yang berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetap perhitungkan dengan nilai mata uang tertentu. Indonesia membeli spare part kendaraan ke jepang, maka barang yang di impor itu dibayar dengan minyak bumi dalam jumlah tertentu, sesuai dengan nilai spare part yang diimpor Indonesia itu.
Di zaman Rasulullah SAW nilai tukar itu sudah ada, yaitu dinar (yang terbuat dari emas) dan dirham (yang terbuat dari perak). Apa bila dinar di zaman Rasullulah kurskan dengan nilai mata uang sekarang, menurut Syauki Ismail Syahatah, ekonomi Islam dari mesir, bernilai 4,45gram emas murni, adapu di zaman Rasullulah SAW juga diukur dengan dinar, yaitu satu dinar, menurut jumhur ulama, bernilai tiga dirham. Dengan demikian, apabila dinar 4,45 (di bulatkan menjadi 4,5 gram emas), maka satu dirham itu adalah 1,5 gram emas.



2. Dasar Hukum Jual Beli
Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-qur'an yang berbicara tentang jual beli, di antaranya dalam surat al-baqarah, 2: 275 yang berbunyi:
š¨@ymr&u ª!$# yìøt7ø9$# tP§ymur (#4qt/Ìh9$# . . .
Artinya:
Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. . . ,
Dan
HwÎ) br& šcqä3s? ¸ot»pgÏB `tã <Ú#ts? öNä3ZÏiB 4 . . .
Artiya:
. . . kecuali dengan jalan perdagangan yang didasari suka sama suka di antara     kamu . . . (QS. An-Nisa',4 :29).
Dasr hukum jual beli dalam sunnah Rasullulah saw. Di antaranya adalah hadis dari Rifa' bahwa:
" Rasullulah saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasullulah ketika itu menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang berkait. (HR al-Bazzar dan al-Hakim).
Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah. Dalam hadis dari Abi Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, ibn Majah Ibn Hibban, Rasullulah saw, menyatakan:
" jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka".



3. Hokum Jual Beli
Dari kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hokum asal dari jual beli itu adalah mubah (boleh).


4. Rukun dan Syarat Jual Beli  
Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumenurut ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual belu itu hanyalah kerelaan (rida/tara'dhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsure kerelaan itu merupakan unsure hati yanh sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukan kerelaan itu dari kedua belah transaksi jual, menurut mereka, boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.
Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:
a. Ada orang yang berakad atau al-muta'agidain (penjual dan pembeli).
b. Ada shighat (lafal ijab dan qabul).
c. Ada barang yany dibeli.
d. Ada nilai tukar pengganti barang.
            Menurut Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syart jual beli, buakn rukun jual beli.
Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

1.  Syarat orang berakad
Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:
a.  Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah wasia, dan sedekah, maka akadnya sah.sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepadan orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hokum-nya tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah muwayyiz mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah, jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini wali anak kecil yang telah muwayyiz itu benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.
Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baliqh dan berakal. Apabila orang yang berkal yang berakad itu masih muwayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.  
b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli. Minsalnya, ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri. Jual beli seperti ini adalah tidak sah.
2.  Syarat yang terkait dengan Ijab Qabul
Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsure utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul  yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan qabul perlu di ungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat  mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya salah satu pihak, seperti wasiat hibah dan waqaf, tidak perlu qabul, karena kad seperti ini cukup dengan ijab saja. Bahkan menurut Ibn Taimiyah, ulama fiqh Hambali, dan ulama lainnya, ijab pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.
Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan  barang atau uang telah berpindah tangan dari pihak pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai tukar/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.
Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat iajb dan qabul itu adalah sebagai berikut:
a.  Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama,  atau telah berakal, menurut ulama Hanafiyah; sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.
b. Qabul sesuai dengan ijab. Minsalnya , penjual mengatakan: "saya jual buku ini seharga Rp. 15.000,-". Lalu pembeli menjawab: " saya beli dengan harga Rp. 15.000,-". Apabila antara ijab dengan qabul tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.
c. Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis. Arinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan qabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah; sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan qabul. Dalam kaitan ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan qabul boleh saja diantara oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat berpikir. Namun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berbeda pendapat; bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa obyek pembicaraan telah berubah 
3.  Syarat Barang Yang Diperjualbelikan
Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah:
a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk menggadakan barang itu. Minsalnya, disebuah took, karena tidak munkin memanjang barang dagangan semuanya, maka sebagiannya diletakkan pedagang digudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagi barang yang ada.
b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, khamar dan darah, tidak sah menjadi obyek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan, seperti memperjualbelikan iakan laut atau emas dalam tanah, karena iakn dan emas itu belum dimiliki penjual.
d. boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketiak transaksi berlangsung.
4. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)
Termasuk unsure terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual ( untuk zaman sekarang adalah uang ). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan ats-tsaman dengan as-si'r. menurut masyarakat secara actual, sedangkan as-si'r dadalh modal yang seharusnya diterima para pedagang sebelum di jual ke komsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang harga antara pedagang dengan konsumen ( harga jual di pasar).
Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah ats-tsaman. Para ulama fiqh mengemukakan syrat-syarat ats-tsaman sebagai berikut:
a. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hokum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
c. Apabila jual beli itu dilakukan denga saling mempertukarkan barang yang (al- muqa'yadhah), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar; karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.
Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, para ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu:
a. Syarat sah jual beli. Para ulama figh menyatakan bahwa suatu jual beli baru yang di anggap sah apabila:
( a) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsure paksaan, unsure tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak. (b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Sedangkan barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan, sesuai dengan ‘urf setempat.
b. syarat yang terkait pelaksanaan jual beli. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Minsalnya, barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain atua hak orang lain terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yanhg melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Minsalnya, seseorang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yanyg mewakili. Apabila orang yang diwakilinya setuju, maka barulah hokum jual beli itu dianggap sah.
c. syarat yang terkait dengan kekuasaan hokum akad jual beli. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak khiyar, maka jual beli belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.
Apabila semua syarat jual beli di atas terpenuhi, barulah secara hokum transaksi jual beli itu dianggap sah dan mengikat, dan karenanya, pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli itu.

Kesempulan
                    Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba dalam bahasa Arab terkadang  digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira' (beli). Dengan demikian, kata al-bai' berate jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.
 Dasar Hukum Jual Beli
Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-qur'an yang berbicara tentang jual beli, di antaranya dalam surat al-baqarah, 2: 275 yang berbunyi:
š¨@ymr&u ª!$# yìøt7ø9$# tP§ymur (#4qt/Ìh9$# . . .
Artinya:
Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. . . ,
Hukum Jual Beli
Dari kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah mubah (boleh).
Rukun dan Syarat Jual Beli 
a. Ada orang yang berakad atau al-muta'agidain (penjual dan pembeli).
b. Ada shighat (lafal ijab dan qabul).
c. Ada barang yany dibeli.
d. Ada nilai tukar pengganti barang.




DAFTAR PUSTAKA
Harroen Naroen, Fiqh Muamalah, Gaya Media pratama Jakarta,2007
Suhendi Hendi,  Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002













Komentar