Loading...

Sabtu, 12 Mei 2012

pengertian muamalah


Latar belakang masalah
Sesuai perkembangan zaman dan peradaban manusia, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknlogi modrn, banyak bermunculan bentuk-bentuk transaksi yang belum ditemui pembahasannya dalm khazanah fiqh klasik. Dalam kasus seperti ini tentunya seorang muslim harus mempertimbangkan dan memperhatikan apakah transaksi yang baru muncul itu sesuai dengan dasar-dasar dan prinsio-prinsip dengan muamalah yang di syariatkan.
Ajaran islam dalam persoalan muamalah bukanlah ajaran yang kaku, sempit dan jumud, melainkan suatu ajaran yang fleksibel dan elastis, yang dapat mengakomodirberbagai perkembangan transaksi modern, selama hal itu tidakbertentangan dengan nash al-quran dan as-sunah. Oleh sebabitu sangat penting bagi para pelaku ekonomi muslim untuk mempelajari dasar-dasar dan prinsip-prinsip muamalah yang di tuntun islam.

Rumusan Masalah
1.      Pengertian muamalah dan fiqh muamalah?
2.      Bagaimana kedudukan muamalah dengan peubahan sosial?
3.      Faktor apa saja yang membuat terjadinya perubahan sosial?














  1. Pengertian Muamalah
Muamalah secara etimilogi sama dengan al-mufa`alah (saling berbuat). Maksudnya yaitu menggambarkan suatu aktifitas yang dikerjakan oleh seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Sedangkankan figh muamalah secara etimologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-peersoalan keduniaan.
Dengan demikian,sesuai dengan aktifitas seorang muslim, maka hubungan yang bersifat muamalah ini tidak terlepas sama sekali dengan masalah-masalah ketuhanan, karena apapun aktivitas manusia didunia ini, harus senantiasa dalam rangka pengabdian kepada allah swt.
Objek muamalah dalam islam mempunyai bidang yang amat luas, sehingga al-quran dan as-sunah secra mayoritas lebih banyak membicarakan  persoalan muamalah dalam bentuk yang global dan umum. Hal ini menunjukan bahwa islam memberikan peluang untuk manusia, untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan. Dengan syarat bahwa bentiuk muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip ajaran islam.

  1. Muamalah dan perubahan sosial
Persoalan muamalah amat terkait erat dengan perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, para pakar ilmu sosial menyebutkan bahwa pedrubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Dalam persoalan-persoalan muamalah yang dipentingkan adalah substansi makna yang tekandung dalam suatu bentuk muamalah serta asaran yang akan dicapainya. Jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan substansi makna yang dikehendaki syara`, dan bertujuan untuk kemashlahatan umat manusia serta menghindarkan kemhudaratan dari mereka,maka jenis muamalah itu dapat diterima.
Untuk mengantisipasi nilai-nilai negatif yang terkandung dan dibawa oleh perubahan sosial dalam perubahan sosial dalam persoalan muamalah inilah, syariat iaslam mengemukakan berbagai prinsip-prinsip dan kaidah yang dijadikan patokan untuk keabhsahan suatu bentuk muamalah yang tercipta akibat perubahan sosial tersebut. Bentuk muamalah yang didasarkan atas kreasi manusia yang diciptakan sesuai dengan perubahan sosial yang lainnya. Artinya suatu bentuk muamalah pada suatu saat kemashlahatan manusia tidak berjalan dengan bentuk muamalah tersebut, maka jenis muamalah itu bisa dinyatakan tidak berlaku lagi. misalnya, gayus membutuhkan sejumlah uang dalam keadaan sementara ia memiliki sebidang kebun. Sementara pihak orang kaya tidak mau meminjamkan uangnya dengan sukarela, sekalipun melalui akad ar-rahn.(peminjaman barang atau uang dengan jaminan barang tertentu tanpa imbalan apapun), tanpa mendapatkan imbalan apapun, apalagi di zaman sekarang. gayus menjual kebunnya tersebut dengan harga 25.000.000 selama 2 tahun kepada roby H (seorang yang kaya), dengan ketentuan bahwa kebun itu akan dibeli kembali oleh gayus jika masa dua tahun terakhir dengan harga yang sama. Sebalum kebun berada di tangan pembeli, ia bebas mengeksploitasi kebun tersebut untuk kepentingannya.
Jual beli seperti ini diciptakan masyarakat dan disetujui oleh mazhab hanafi dengan tujuan agar tidak merajalelanya riba dikalangan masyarakat ketika itu, karena orang kaya tidak mau meminjamkan uangnya kepada orang-orang yang membutuhkannya hanya dengan sukarela(al-qardh al-hasan) tanpa mendapatkan imbalan apapun. Ulama hanafi melihat bahwa jual beli seperti ini tidak termasuk larangan nabi saw dalam hal jual beli bersyarat, karena sekalipun disyaratkan bahwa harta itu juga harus melalui akad jual beli seprti ini adalah dalam rangka menghindarkan masyarakat melakukan suatu transaksi yang mengandung riba.
Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai acuan dlam menilai terjadinya perubahan, yaitu faktor tempat, faktor zaman, faktor kondisi sosial, faktor niat, dan faktor adat kebiasaan. Faktor-faktor ini amat berpengaruh dalam menetapkan hukum bagi para mujtahid dalam menetapkan hukum bidang muamalah. Dalam menghadapi perubahan sosial yang disebabkan kelima faktor ini, yang akan di jadikan acuan dalam menetapkan hukum suatu persoalan muamalah adalah tercapainya maqashid asy-syari`ah(tujuan yang hendak dicapai dalam mensyariatkan suatu hukum, sesuai dengan kehendak syara`). Atas dasar itu, maqasyid asy-syaari`ah lah yang ,menjadi ukuran keabsahan suatu akad/transaksi muamalah. 
Dalam persoalan penetapan harga dalam muamalah, Rasulullah saw. Dalam sabdanya yang disampaikan oleh Anas ibn Malik dinyatakan sebagai berikut “dari Anas ibn Malik berkata: telah melonjak harga (dipasar) pada masa rasulullah saw. Mereka berkata (sahabat): “wahai rasulullah, tetapkan lah hanya bagi kami”. Rasulullah menjawab: “sesungguhnya Allah lah yang menguasai(harga),yang memberi rezeki, yang memudahkan, dan yang menetapkan harga. Saya sungguh berharapbertemu dengan Allah dan tidak seorang pun(boleh) meminta saya untuk melakukan suatu kezaliman dalam persoalan jiwa dan dalam harta, (HR Abu Daud).
Dari hadits diatas jelas bahwa Rasulullah tidak ikut campur dalam persoalan harga yang berlaku di pasar. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah hal ini berlaku ketika pasar berjalan dengan normal, dimana kenaikan hara barang disebsbkan banyak nya permintaan sementara stok sedikit. Sesuai dengan hukum  supply and demand,jika barang sedikit sementara permintaan banyakl, maka harga akan naik dengan sendirinya, dalam keadaan seperti ini, penetapan harga sebagaimana yang dinyatakan Rasulullahdalam hadits diatas sam dengan berbuat zalim terhadap pedagang.
Akan tetapi berbeda hal nya jika kenaikan harga itu disebabkan oleh para pedagang, misalnya persediaan barang yang dibutuhkan konsumen  cukup tapi karena pembeli banyak para pedagang memanfaatkan situasi dengan menaikan harga barang tersebut atau para pedagang melakukan ihtikar(penimbunan barang, dan menaikan harga).
Bedasarkan contoh penetapan harga diatas terlihat bagaimana peranan perubahan sosial mempengaruhi fatwa dalam persoalan muamalah, sehingga kandungan hadits yang menyatakan haram hukumnya ikut campur dalam masalah harga ketika kenaikan harga itu disebabkan  banyaknya permintaan konsumen sedangkan stok sedikit. Akan tetapi jika stok barang menipis disebabkan ulah pedagang, maka ketika itu pihak pemerintah harus turun tangan dan ikut campur dalam menentukan harga. Kalau tidak maka masyarakat akan berada dalam kesulitan ,sementara segala macam bentuk kesulitan harus dihindarkan.   


Kesimpulan
            Dalam persoalan-persoalan muamalah yang dipentingkan adalah substansi makna yang tekandung dalam suatu bentuk muamalah serta asaran yang akan dicapainya. Jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan substansi makna yang dikehendaki syara`, dan bertujuan untuk kemashlahatan umat manusia serta menghindarkan kemhudaratan dari mereka,maka jenis muamalah itu dapat diterima
Bentuk muamalah yang didasarkan atas kreasi manusia yang diciptakan sesuai dengan perubahan sosial yang lainnya. Artinya suatu bentuk muamalah pada suatu saat kemashlahatan manusia tidak berjalan dengan bentuk muamalah tersebut, maka jenis muamalah itu bisa dinyatakan tidak berlaku lagi
DAFTAR PUSTAKA
http://id.shvoong.com/humanities/religion-studies/2171619-fiqh-dan-perubahan-sosial/
Horoen, Nasrun. 2000, Fiqh Muamalah, (Tangerang :Gaya Media Pratama).

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar